Dokumen Rahasia:Hak Kembali Dihapus dengan Imbalan US$ 90 Milyar

Al-Quds (terjajah) – infopalestina.com: Harian 'Israel' berhasil mengungkap tentang sebuah dokumen yang sudah dipersiapkan oleh kelompok Zionis yang dekat dengan PM Ehud Olmert dan kelompok Palestina yang punya hubungan dengan Presiden Mahmud Abbas. Dokumen itu dibuat untuk tujuan menghapus hak kembali pengungsi Palestina ke tanah airnya secara tuntas.

Merujuk kepada informasi yang diberitakan oleh Harian Ha'aretz di nomor terakhirnya, dokumen tersebut berisikan tentang pengalihan hak kembali ke tanah air kepada jaminan ekonomi yang biayanya mencapai US$ 90 milyar, atau masing-masing pengungsi Palestina akan mendapatkan US$ 14-21 ribu.

Apapun kondisinya, dokumen dimaksud yang digagas juga kelompok Palestina, menolak hak kembali para pengungsi Palestina ke tanah airnya yang dulu mereka tinggalkan pada tahun 1948.

Disamping masalah pengungsi, dokumen juga membahas masalah kota Al-Quds (terjajah) dan disampaikan beberapa skenario untuk jalan keluarnya. Termasuk tetap bertenggernya penjajahan atas tanah tersebut secara permanen.

Usulan kepada Pejabat Tinggi

Harian 'Israel' tersebut menyebutkan bahwa Saeb Bameyah, Penasehat Ekonomi Persatuan Industri Palestina, setelah ditangkap di perlintasan Qalandea hari Selasa lalu. Tiba dari Ramallah pergi menuju gerbang departemen 'perang' Zionis 'Israel' di Tel Aviv, datang bersama Prof. Arieh Arnon datang ke kantor Jendral Amos Gelad.

Keduanya menyampaikan dihadapan wakil menteri 'keamanan' Zionis 'Israel' bersama tim perunding menjelang Annapolis, sebuah dokumen besar berisi usulan-usulan solusi politik-ekonomi bagi dua masalah, pengungsi Palestina dan kota Al-Quds.

Harian itu menilai dokumen yang dimaksud, memuat hasil diskusi-diskusi kelompok Zionis-Palestina-dunia, adalah upaya Zionis-Palestina untuk mengubah hak kembali pengungsi Palestina ke tanah airnya menjadi hitungan-hitungan ekonomi dan penyampaian solusi riil.

Masih tambah harian 'Israel' itu, bahwa pelaksana perdana menteri Zionis 'Israel', Haem Ramon, yang ikut sebelum dua bulan lalu sebagai pengawas dalam pertemuan tertutup di Paris, telah menyatakan dokumen ini adalah "kertas kerja yang patut untuk dipelajari oleh kedua belah pihak ('Israel'-Palestina). Jika sampai pada pembicaraan tentang solusi abadi, maka kertas kerja ini bisa membatu tim perunding untuk mengetahui apa yang bisa mungkin dijalankan."

Adapun penasehat ekonomi kepala pemerintahan Zionis 'Israel', Manuel T, yang hadir dalam pertemuan itu juga, menjelaskan kepada harian tersebut, "Untuk pertama kalinya saya merasa problema pengungsi tidak mudah seperti ini." Menurutnya lagi, "Jika mungkin bagi orang-orang 'Israel' dan Palestina duduk secara tenang dalam satu kamar untuk membahas solusi, maka yang mungkin dibahas adalah tema-tema panas."

Masih tambah penasehat ekonomi itu, bahwa urgensi dokumen 'X' bukan pada angka-angka ekonomi, akan tetapi kemampuan kedua pihak menerjemahkan bahasa hak-hak historis kepada bahasa ekonomi praktis.

Beberapa Pihak Dunia Sokong Dokumen

Harian 'Israel' itu juga menyebutkan bahwa lima tahun sebelumnya, inisiatif pembentukan kelompok ini digagas oleh Prof. Zielber B, seorang Yahudi Perancis kelahiran Maroko. Aktivitas kelompok ini ditopang dana oleh Uni Eropa, Bank Dunia dan beberapa pihak Marseille dan selatan Perancis bekerjasama dengan Pusat Perdamaian Peres, Sekolah Tinggi Kajian 'Data' di Bethlehem dan Universitas Paul Saint di Marseille.

Kelompok ini disokong oleh lembaga-lembaga resmi, seperti Uni Eropa, Bank Dunia dan Deplu Perancis. Begitu juga lembaga-lembaga umum dan kantor-kantor pemerintahan Zionis 'Israel' dan Palestina ikut serta sebagai pengawas, tanpa ikut membuat konsep kesepahaman, namun membantu menjaga kontak antara kedua belah pihak, Zionis 'Israel' dan Palestina, juga membahas tentang beberapa aspek yang mungkin bisa diterapkan di lapangan.

Berdasarkan data yang diambil dari UNWRA (badan urusan PBB untuk pengungsi Palestina), dokumen itu mengisyaratkan bahwa jumlah pengungsi Palestina pada tahun 2006 berjumlah 4,4 juta. 1,3 juta diantarannya tinggal di kamp-kamp pengungsi di Yordania, Suriah, Lebanon, Tepi Barat dan Jalur Gaza, 1,7 juta tinggal di tanah wilayah Otoritas Palestina (OP), 550 ribu diantarannya tinggal di kamp-kamp pengungsi.

Dollar Dibayar Tanah Suci

Dalam dokumen 'X' itu menyebutkan bahwa solusi yang diusulkan oleh kelompok ini mencakup tuntutan personal atau kelompok bagi kedua belah pihak dan mengusulkan jalan perundingan di antara keduanya. Di satu sisi, pengungsi bisa memilih tempat tinggal yang permanen, tapi di sisi lain penerapan pilihan itu tergantung kesepakatan antara beberapa pihak dan tergantung dengan kekuasaan negara-negara yang memiliki hubungan, termasuk negara penjajah Zionis dan Palestina.

Masih lanjut dokumen, pandangan pertama, patokan ekonomi/dana untuk mencapai solusi yang disepakati bersama dalam soal pengungsi nampaknya mustahil. Namun jika dibandingkan dengan pengganti, dan ini dijadikan ukuran, bahwa bantuan dana itu akan mencapai 10 tahun masanya.

Sesuai rencana yang disampaikan mantan Presiden AS Bill Clinton kepada kedua pihak tahun 2000, maka anggota kelompok ini mengusulkan sejumlah pengganti bagi para pengungsi; bertempat tinggal di tempat-tempat yang baru, renovasi tempat tinggal yang ada dan menetap di tempat itu, diganti dengan uang atau barang, atau melalui perlintasan menuju suatu tempat di Palestina yang disepakati oleh pihak pemerintah Zionis 'Israel'.

Menurut dokumen 'X' itu, setiap pengungsi berhak untuk memilih pengganti dan kemudian disepakati masa pelaksanaannya di bawah pengawasan perwakilan dunia yang dibentuk secara khusus menangani masalah ini. Lalu pihak perwakilan dunia ini yang bertanggungjawab atas pilihan-pilihan pengungsi dan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain oleh pengungsi disepakati melalui koordinasi dengan kedua pihak.

Biaya penempatan tinggal ini mencapai US$ 8-19 milyar dan berhubungan dengan jumlah pengungsi yang memilih pilihan ini. Sedangkan biaya renovasi dan perbaikan (penempatan tinggal pengungsi di tempat pengungsiannya) mencapai US$ 10-14 milyar, ini juga terkait dengan jumlag pengungsi yang memilih pilihan ini.

Adapun pengganti barang milik yang ditinggalkan pengungsi, pihak Zionis 'Israel', OP dan PBB memiliki informasi detail tentang hal ini. Setiap hektar di daerah Yafa atau setiap rumah di Haifa terdaftar di dokumen resmi.

Namun yang menjadi masalah adalah prediksi harga kepemilikan tersebut. Dari sini, pembuat dokumen mengusulkan adanya sebuah komisi khusus berskala internasional untuk menyelidiki kebenaran klaim kepemilikan barang tersebut. Menurut perkiraan ekonomi, biaya total masalah ini mencapai US$ 15-30 milyar.

Solusi Yang Menetapkan Adanya Penjajahan atas Tanah Al-Quds

Sedangkan dalam masalah kota Al-Quds, dokumen ini memberikan tiga skenario solusi yang semuanya membatalkan penghapusan penjajahan atas kota suci tersebut. Ketiga skenario itu adalah; pembagian kota sesuai dengan perbatasan politik atas tanah tersebut, atau sebagai kota terbuka yang pergerakannya terbuka bagi orang dan barang di kedua bagian kota, atau sebagai kota separuh terbuka, seperti Kota Lama.

Kelompok ini mengusulkan sejumlah kemungkinan tentang batas kota Al-Quds; batas politik sepanjang batas tahun 1967 dengan revisi kecil dan kampung-kampung Yahudi dibongkar di bagian timur kota, kecuali perempat Yahudi di Kota Lama, atau batas geografi yang memisahkan antara Yahudi dan Arab (revisi Clinton) atau menggabungkan dua kemungkinan tadi dimana kampung-kampung Yahudi yang ada di timur kota dibawah kekuasaan Yahudi, sampai nanti kampung yang lain dibongkar.